Menteri PUPR Targetkan Semua Tender Proyek Infrastruktur Rampung di Maret 2021

 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan semenjak bulan Oktober 2020, faksinya sudah melakukan tender penyeleksian awal untuk 3.175 paket. Penyeleksian paket itu berharga keseluruhan Rp 38,6 triliun.

"Kami adukan jika semenjak Oktober 2020, PUPR sudah melakukan tender penyeleksian awal untuk 3.175 tender paket dengan nilai keseluruhan Rp 38,6 triliun," kata Basuki dalam Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Penyeleksian Awal Kementerian PUPR Tahun Bujet 2021, Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Sampai 15 Januari 2020, PUPR sudah mengakhiri tender sekitar 1.191 paket dengan nilai Rp 14,6 triliun. Di akhir Februari, PUPR akan mengakhiri tender sekitar 1.984 paket dengan nilai kontrak Rp 24 triliun.

"Step seterusnya sampai akhir Februari 2021, 1.984 paket sebesar Rp 24 triliun akan dituntaskan ditandatangan kontraknya," katanya.

Lalu pada Maret 2021, Kementerian PUPR akan mengakhiri 1.553 paket sebesar Rp 40 triliun. Sesaat tersisa bujet batas bujet diusahakan usai di bulan Maret 2021.

"Bekasnya kami usahakan untuk dituntaskan di bulan Maret 2021.

Selaku info, Kementerian PUPR mempunyai batas bujet paling besar dari dana APBN. Bujet yang diterima tahun ini sejumlah Rp 149,7 triliun.

Sesaat dari kontrak tender yang sudah disetujui terdaftar ada 7.903 paket dengan nilai keseluruhan Rp 117,2 triliun. Hingga sisa bujet Rp 32,5 triliun dari batas dipa tahun 2021.

sabung ayam terpercaya  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ajak semua kementerian/instansi di lingkungan Auditorat Khusus Keuangan Negara (AKN) IV Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memiliki komitmen tingkatkan kualitas neraca keuangan dan dikatakan secara on time.

Kementerian/instansi di lingkungan AKN IV BPK diantaranya Kementerian PUPR, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Koordinator Sektor Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Pertanian.

"Kami pahami neraca keuangan yang bagus tentu saja harus penuhi karakter neraca keuangan yaitu handal, berkaitan, bisa dibanding dan bisa dimengerti. Kami kementerian di lingkungan AKN IV BPK memiliki komitmen sampaikan neraca keuangan secara on time, bermutu dan sesuai ketentuan," hebat Menteri Basuki dalam info tercatat, Kamis (14/1/2021).

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, pemerintahan harus sampaikan laporan pertanggungjawaban penerapan bujet ke DPR berbentuk neraca keuangan yang sudah dicheck oleh BPK.

Saat sebelum dicheck BPK, neraca keuangan itu tentu saja telah di-review oleh Aparatur Pemantauan Internal Pemerintahan (APIP), dalam masalah ini Inspektorat Jenderal sesuai Ketentuan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Laporan Keuangan dan Performa Lembaga Pemerintahan.

Neraca keuangan yang dikatakan pemerintahan harus penuhi 4 persyaratan, yaitu kecocokan dengan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP), keunggulan Mekanisme Pengaturan Internal Pemerintahan (SPIP), ketaatan pada ketentuan perundang undangan dan pengungkapan yang cukup (adequate disclosures).

Disebutkan Menteri Basuki, 2020 adalah tahun yang penuh rintangan di mana hadapi dengan wabah yang tidak pernah berlangsung awalnya. Semenjak Maret 2020, pemerintahan ambil peraturan penganggaran dan beberapa langkah penerapan mitigasi wabah Covid-19 yang memberikan ancaman ekonomi nasional.

Terhitung tambahan bujet berbelanja untuk pengatasan wabah Covid-19 yang diprioritaskan pada berbelanja kesehatan, jala pengaman nasional, dan perbaikan perekonomian nasional.

Kementerian/instansi disuruh lakukan ulasan program salah satunya mengirit perjalanan dinas dan aktivitas rapat di luar sebab lakukan work from home (WFH), mengganti paket single year contract (SYC) jadi multiyears contract (MYC), dan refocusing program yang memberikan faedah langsung ke warga diantaranya Padat Kreasi Tunai dan Kontribusi Tunai Langsung hingga bisa menjaga daya membeli warga.

Terkait dengan wabah Covid-19 yang belum usai, buat memberikan dukungan kelancaran pengecekan BPK, pemerintahan akan manfaatkan suport tehnologi info salah satunya lewat digitalisasi neraca keuangan dan dokumen sumber dan memberikan fasilitas penerapan pengecekan secara daring.

"Kami sedia bekerjasama dengan BPK untuk tentukan proses yang prudent dan workable, hingga bisa tingkatkan efektifitas pengecekan," ikat Menteri Basuki.